Ojo Korupsi, Pj Bupati Jepara Ingatkan Kepala Desa Saat Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Jepara Jateng Kabar Daerah. – Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta mengingatkan kepada kepala desa untuk tidak korupsi.

Karena pagu anggaran untuk desa cukup besar. Hal ini disampaikan oleh Edy Supriyanta saat Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Rimba Desa Resort, Desa Kedungcino, Minggu (18/6/2023).

Sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa, Kepala Biro Humas dan KSI BPK RI R Yudi Ramdan Budiman, sejumlah pimpinan perangkat daerah, camat, petinggi se-Kabupaten Jepara dan sejumlah tokoh masyarakat.

“Saya ingatkan lagi, Ojo korupsi.

Ojo gelem dijak korupsi. Karena pagu anggaran untuk desa di Jepara sangat besar. Gunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Petinggi merupakan ujung tombaknya,” kata Edy.

Orang nomor satu di Jepara itu menjelaskan jika tahun ini, total pagu anggaran untuk 184 desa di Jepara adalah Rp418,3 miliar. Terdiri dari Dana Desa (DD) Rp207,3 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp84,6 miliar, dan Bankeu dari provinsi Rp126,455 miliar.

Edy menambahkan, komitmen Pemkab Jepara dalam mendampingi dan mengajak pemerintah desa agar tidak korupsi terus dilakukan. Beberapa yang sudah dilakukan, kata Edt, diantaranya Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan menjadi salah satu dari 29 desa percontohan antikorupsi di Jawa Tengah.

“Tahun ini, kami menyiapkan 20 desa antikorupsi di Kabupaten Jepara. Terus kami tambah, hingga semua desa di Jepara, menjadi desa antikorupsi” ungkapnyà.

Kabupaten Jepara,lanjut Edy, adalah pelopor Larwasdes (Gelar Pengawasan Desa). Larwasdes ini sudah dilakukan pada 6 Juni 2023 lalu.

“Terima kasih saya sampaikan kepada BPK RI dan jajaran, atas penyelenggaraan sosialisasi ini. Bagi kami, ini adalah bentuk dukungan luar biasa dari BPK dan DPR RI, atas komitmen kami untuk memastikan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, hingga di pemerintah desa,” jelas Edy.

Lebih lanjut Edy menyampaikan jika untuk mendukung pengawasan pengelolaan keuangan ini, jumlah auditor di Inspektorat, semula 15 orang, tahun ini ditambah 17 sekaligus sehingga menjadi 32 orang. “Ini adalah upaya kami dalam penguatan peran APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai consulting partners” Silahkan para kepala desa melakukan,
Jika ragu atau khawatir dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, segera konsultasi dengan Inspektorat tandas Edy. (Nik)