Jateng.Kabardaerah.com, Kendal – Ketua Komisi B DPRD Kendal, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dian Alfad Muhammad, menyoroti Bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19, yang berasal dari Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Dian Alfat menilai, berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil temuannya saat turun langsung di lapangan, bahwa bantuan bagi warga yang terdampak covid-19 di Kabupaten Kendal banyak yang tumpang tindih dan tidak merata.
Pernyataan penilaian tersebut dilontarkannya saat rapat Komisi B dengan DPP Kendal yang digelar di ruang Komisi B DPRD Kendal, Jumat (26/6/2020).
Lebih lanjut Dian Alfat Muchammad mengatakan, dirinya sangat menyayangkan tumpang tindihnya bantuan dari DPP dan tidak meratanya bantuan yang diberikan kepada warga yang terdampak covid-19.
Padahal, lanjut Dian Alfat, Bupati Kendal sendiri berharap agar bantuan tersebut tidak tumpang tindih bahkan rela turun langsung ikut menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
Namun Kenyataannya masih tumpang tindih dan tidak merata. tanya Dian Alfat saat rapat dengan DPP Kendal.
“Tidak meratanya bansos salah satunya terjadi di wilayah Kecamatan Kendal. Di Kelurahan Bandengan mendapat 500 paket, di Kelurahan Karangsari 252 paket. Sementara di kelurahan yang lainnya ada yang mendapat bantuan hanya sejumlah puluhan saja,” Paparnya.
Dian menambahkan, Hal seserupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Rowosari. Desa Rowosari mendapat bantuan 442 paket, namun ada desa yang masih satu kecamatan yang sama, bantuannya jauh berbeda. hanya sejumlah puluhan.
“Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah di desa yang berbeda itu warganya tidak terdampak covid-19. Padahal kita tahu semua tau, bahwa dampak pandemi covid-19 ini dampaknya merata ke semua lapisan masyarakat,” Tegasnya.
Selain itu, Dian Alfat juga menanyakan bantuan yang sudah dikirim ke balaidesa-balaidesa di Kecamatan Pegandon.
“Di beberapa balaidesa bansos sudah dikirim tapi kenapa tidak segera dibagikan kepada warga. Ada apa ini? Menunggu siapa ini Bukankah masyarakat sudah menanti bansos itu sampai kepada mereka?”, Tandasnya.
Saat terjun kelapangan, hal tersebut ditanyakan kepada salah seorang Kepala Desa (Kades). Akan tetapi dirinya mendapatkan jawaban bahwa, bantuan dapat diberikan kepada warga jika sudah mendapat persetujuan ketua satgas covid-19.
Selaku pengawas dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dirinya berharap bansos bisa tepat sasaran dan menekankan agar bansos dari DPP Kendal bisa meng-cover warga yang belum mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah.
Dian Alfadz mengaku, selaku pengawas dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dirinya melihat dan merasakan jika dalam penyaluran bansos bernuansa politik.
“Apakah ini karena menjelang Pilkada? Dari hasil pengecekan di lapangan saya merasakan adanya nuansa politik di situ,” Ungkapnya.
Hal senada disampaikan juga oleh Muhlisin, anggota Komisi B DPRD Kendal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mengingat besarnya anggaran penangan bagi warga yang terdampak covid-19, ia berharap agar bansos bisa kembali dianggarkan.
“Dari 286 desa dan kelurahan, semua kan belum tercover, jadi kami mohon ini bisa dianggarkan kembali. Kasihan desa-desa yang tidak mendapatkan bantuan, dan saya yaqin warganya juga terdampak,” Ujarnya
Sementara itu, Kepala DPP Kendal Sucipto mengatakan, dasar penerima bansos adalah warga yang diusulkan pihak Pemdes lewat Bupati, dan di diposisikan kepada dirinya untuk mencukupi.
“Kalau ada yang belum menerima bansos bisa diusulkan kembali, karena ini belum selesai,” katanya.
Dijelaskan, DPP Kendal, menyiapkan 14.000 paket bansos bagi masyarakat yang terdampak, dan sampai saat ini sudah terbagikan dikisaran 8 ribuan paket.
Terkait bansos yang sudah ada di beberapa balai desa di Pegandon, Sucipto mengatakan, bantuan tersebut sudah sampai di sana karena sudah diantar oleh pihak penyedia yang ditunjuk.
“Kita masih butuh proses administrasi dan verifikasi dari petugas kami dan terkait tumpang tindih penerima bantuan atau double seperti warga penerima PKH, menurut kami dimungkinkan boleh,” Terangnya.
Setelah usai rapat Komisi B dengan DPP Kendal, dilanjutkan dengan inspeksi mendadak (Sidak) ke Desa Rowosari yang mendapatkan bansos dari DPP Kendal sebanyak 442 paket. (Zam/Red)
Discussion about this post