Blora, jateng.kabardaerah.com – Konflik atas tanah yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dengan masyarakat berakhir memuaskan kedua belah pihak.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merasa lega, sebagaimana diketahui bersama, bahwa konflik yang terjadi di Desa Wonorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini sudah terjadi sejak tahun 1947.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk turun lapangan, mendalami terkait permasalahan yang terjadi .
Melalui proses yang panjang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Menteri ATR/BPN, dan sejumlah stakeholder terkait, akhirnya pada hari ini, Jumat (10/3/2023) masyarakat dapat memperoleh sertifikat atas tanah dengan status HGB di atas HPL.
Usai menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bersama Presiden RI ke 7 Ir. Joko Widodo untuk warga kawasan wonorejo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Pertanahan Blora yang terletak di Jalan Nusantara Blora.
“Hari ini Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat kawasan Wonorejo, bersamaan itu acaranya digabung dengan kementrian LHK.” ungkap Kepala ATR/BPN Kabupaten Blora, Ir. Edi Proatmono .
Selanjutnya, Kepala ATR/BPN Kabupaten Blora, Ir. Edi Proatmono menyebutkan hari ini dibagikan sebanyak 130 sertifikat dari 1043 sertifikat yang akan diselesaikan.
“Untuk kawasan Wonorejo sebagian kita sudah serahkan tadi pagi. Selanjutnya nanti akan kami serahkan hari Senin mendatang.” tegasnya.
Kemudian ia menambahkan yang di kerjakan di BPN itu yang diluar kawasan kehutanan dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) selama 30 tahun.
“Usai penyerahan sertifikat hak guna bangunan, Bapak Menteri ATR ingin melihat Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.” bebernya.
Sebagai upaya terbaik di Tahun 2023 ini, lanjutnya kita punya target penyelesaian PTSL, dimana PTSL merupakan kegiatan rutin tiap tahun.
“Sebanyak 8100 bidang dan kawasan Wonorejo termasuk bagian dari progam PTSL tahun ini.” sebutnya.
Lebih jauh Edi panggilan akrabnya, menyampaikan Badan Pertanahan Blora di Tahun 2023 ini melakukan inovasi salah satunya penyelesaian progam strategis.
Seperti PTSL atau pengadaan tanah dan menyelesaiakan tugas tugas dari kantor pertanahan.
Kembali, Orang nomor satu dijajaran Badan Pertanahan Blora tersebut menyatakan bahwa upaya terbaik dan kemudahan pelayanan akan diberikan untuk masyarakat Blora.
Menurutnya, dengan adanya pelayanan prioritas, maka masyarakat yang datang langsung tanpa perantara atau calo dan langsung dilayani untuk loket dibuka Sabtu dan Minggu.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang masih harus bekerja pada hari Senin-Jumat.
“Artinya bagi masyarakat yang tidak sempat di hari Senin sampai Jumat maka bisa langsung ke Kantor Pertanahan Blora. Hari Sabtu-Minggu bisa ngurus sendiri,” pungkas Ir. Edi Proatmono, Kepala ATR/BPN Kabupaten Blora tersebut.
Sebagai informasi, bagi masyarakat yang belum mengajukan sertifikat masih akan terus dilayani, sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten dan BPN sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
Discussion about this post