BLORA, jateng.kabardaerah.com – Kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk bersubsidi serta kelangkaan bibit padi dan adanya kuota pupuk yang tidak sesuai di Kabupaten Blora, saat ini semakin pelik dan tengah menjadi perbincangan para petani .
Para petani mengeluh tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Diketahui mensikapi kondisi itu ,Gabungan Kelompok Tani Hutan (GKTHB) Kabupaten Blora melaksanakan audiensi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Selasa (8/11) guna menyelesaikan masalah pertanian.
Karenanya, benang merah dari adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kelangkaan pupuk subsidi itu harus segera ditemukan.
Menurut Ketua GKTHB, Exy Wijaya menyampaikan masalah pertanian yang ada di Kabupaten Blora. Seperti mahalnya harga pupuk bersubsidi, kelangkaan bibit padi, kuota pupuk tidak sesuai yang diterima, hasil jual pertanian yang anjlok, banyaknya kartu petani yang dipegang oleh pengecer, kurangnya keterbukaan informasi publik tentang kuota pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Banyaknya oknum yang bermain di tata niaga pendistribusian pupuk bersubsidi, kurangnya edukasi ke kelompok tani dalam pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), hak petani hutan untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi dan kurangnya perhatian pemerintah terkait dengan permodalan di sektor pertanian,” terangnya.
GKTHB dalam hal ini didukung oleh Sedulur Relawan Tani (Sentani), Front Blora Selatan (FBS) dan Gerakan Rakyat Menggugat (Geram).
“Kami di sini butuh solusi bapak-bapak. Kawan yang terhormat, harus paham kondisi bawah. Kami butuh solusi, kami butuh pencerahan. Sudah saatnya kita selesaikan budaya sesat ini. Persoalan pertanian harus terselesaikan,” kata Exy.
Sementara itu, Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kabupaten Blora, Yuyus Waluyo menerima audiensi di Gedung DPRD Blora. Menurutnya untuk menyelesaikan masalah pertanian perlu adanya pertemuan lanjutan dengan berbagai pihak.
“Ini adalah forum diskusi untuk mengatasi masalah pertanian, masalah pertanian ini sangat komplek. Forum sore ini tidak akan selesai.
Terkait hal ini perlu adanya pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait. Seluruh stakeholder harus bergandeng tangan untuk mengatasi hal ini,” ucapnya.
Kesempatan tersebut hadir Pemerintah Kabupaten Blora diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Luluk Kusuma Agung Ariadi, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Dinperindagkop) Kabupaten Blora, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora, Produsen Pupuk Bersubsidi Petrokimia Gresik, Distributor dan Ketua Asosiasi Kios Pupuk lengkap (KPL) Kabupaten Blora .
Salah satu petani yang enggan disebutkan namanya kepada media berharap agar eksekutif terjun langsung melakukan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor hingga ke petani.
“Kami harap eksekutif secara aktif melakukan pengawasan, jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk. Kalau memang ada yang menaikkan harga pupuk tidak sesuai dengan HET, kami minta segera ditindak tegas,”Pungkasnya .
Discussion about this post