BANYUMAS, jateng.kabardaetah.com – 60 guru PAI dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh seksi PAI Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas bertempat di Resto Oemah Daun Purwokerto. senin (27/02/2023)
FGD yang mengambil tema Sinkronisasi Kebijakan PAI Antara Kemenag dengan Pemerintah Daerah Kab. Banyumas menghadirkan delapan nara sumber yaitu Kepala Kantor Kemenag Kab Banyumas, Ketua Komisi IV DPRD Kab Banyumas, Kepala Bapedallitbang, Kepala Dinas Pendidikan Kab Banyumas, Asisten Pemerintah Dan Kesra, Kepala Bidang PAI Kanwil Prov. jateng, Kabag Kesra Setda Kab Banyumas, Analis Kebijakan Ahli Madya Kab Banyumas.
Hadir dalam pembukaan pengawas PAI, Ketua MGMP PAI SMA, SMK, SMP, Ketua KKG PAI SD, FKG TK dan perwakilan guru PAI se-Kab Banyumas sebagai peserta.
Kasi PAI Kemenag Banyumas Agus Setiawan, S.Sos menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini dimaksudkan untuk menyamakan langkah guna terwujudnya penganggaran pendidikan profesi guru bagi GPAI dari APBD Kabupaten Banyumas.
“Segera menuntaskan GPAI Kabupaten Banyumas yang telah lulus preetest, PPG yang selanjutnya nanti Kemenag yang akan membayar PPG ditahun berikutnya.” jelas Agus.
Sementara itu dalam sambutan pembukaan Kepala Kantor Kemenag Banyumas H. Aziz Muslim berharap para guru PAI bisa di fasilitasi dalam PPG nya.
“Hari ini kita mendorong dan memfasilitasi sinergi , untuk bagaimana agar guru guru PAI di Kab Banyumas bisa mengembangkan karirnya yakni melalui fasilitasi pembiayaan PPG.” jelasnya
“Kuota PPG nasional se Indonesia hanya 5000 orang, jadi jatah per kabupaten sangat sedikit dan masa tunggunya bisa sampai 20 tahun, kita membuka kran dan memfasilitasi bersama dengan Pemkab Banyumas. Saat ini ada 9 Kabupaten yang sudah mengalokasikan APBD nya untuk PPG , Insya Allah untuk tahun ini Kab Banyumas 10 yang ikut PPG.” jelasnya lebih lanjut.
Dikesempatan itu, Kabid PAI Kanwil kemenag Jawa Tengah H. Imam Bichori, S.Ag, M.Si menjelaskan di Provinsi Jawa Tengah yang sudah lulus preetes sekitar 12 ribu. Kami sudah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah terkait dengan perihal pembiayaan.
“Mudah mudahan di tahun 2023 ini ada peluang. Harapan kami di tahun 2023 ini ada surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan, Karena di provinsi dalam waktu dekat pemda kabupaten kota yang sudah memberikan surat pernyataan akan dikumpulkan.” pungkasnya. (Yudi/Djarmanto-YF2DOI)
Discussion about this post