BLORA, jateng.kabardaerah.com – Saran untuk Bupati M.Si. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.dan Wakil Bupati, Tri Yuli Setyowati, tetaplah sabar dengan adanya kritik yang membabi buta terhadap pemerintahan di Blora saat ini.
Memaknai kritik harus benar-benar menep. Bisa jadi orang atau sekelompok orang mengkritik hanya karena tidak sesuai dengan selera pribadinya atau sedang menghadapi suatu permasalahan kemudian menimpakan kejengkelannya pada kita.
Bahkan kalau perlu permintaan saran dan solusi dari si pengkritik perlu, karena dengan cara itu bisa untuk mengetahui niat atau tujuan si pengkritik.
Serangan yang paling gres adalah terhadap TP2D. Para anggota TP2D mestinya tetap tawakal. Maknai semua kritik itu sebagai bahan evaluasi, dan justru untuk meningkatkan semangat kerja lebih keras untuk membantu Bupati dalam membangun Blora lebih sejahtera.
Dari fakta yang ada, tidak ada regulasi yang ditabrak, kinerja bisa dipertanggungjawabkan. Hasil kerja juga sudah memadai.
Salut untuk Bupati Arief menghadapi serangan terhadap Tim yang dibentuknya. Tim dimaksud memang ditugasi untuk memberi masukan kepada dirinya terkait pembangunan di Blora. Ditugasi untuk monitoring program yang harus dijalankan.
Ditandaskan, TP2D tidak menjadi eksekutor, melainkan hanya memberi masukan ke Bup masyarakat yang menyikapi. Semua masukan itu akan digunakan untuk menyempurnakan kinerja TP2D ke depan.
TP2D dasar regulasinya adalah Perbup. Waktu penyusunan dan setelah jadi, Perbup dikonsultasikan ke Provinsi (biro Hukum Pemprov Jateng) juga juga membolehkan. Dengan kata lain tidak ada regulasi yang dilanggar.
Menurut Bupati, gaji yang diterima anggota TP2D tidak bulanan, melainkan honor. Tugas dari Bupati dijalankan, melalui beberapa etape akhirnya TIM membuat rekomendasi tertulis. Dari berbagai rekomendasi itu baru gajian.
Bupati menjamin bahwa keberadaan TP2D sama sekali tidak tumpang tindih sehingga mengganggu OPD. Keberadaanya justru menjadi kolaborasi antara birokrasi dengan tim yang dibentuknya.
Tim sebagian besar yang menyusun visi misi Bupati, sehingga yang tahu roh tentang program Bupati. Anggotanya ada yang figur mantan dewan, LSM, akademisi, wartawan. Sehingga karena yang tahu persoalan visi misi yang diterjemahkan ke RPJMD, tugas TP2D Salah adalah meluruskan manakala program yang dijalankan kurang pas.
Keberadaan anggota Tim ada yang dari wartawan, justru karena profesinya wartawan adanya wartawan akan bisa memahami di dunia media dan medsos. Dengan keberadaannya itu akan bisa memberi kajian dan masukan ke Bupati bagaimana menyikapi tanggapan program di Medsos maupun pemberitaan media.
Kalau ada yang menanyakan hasil kerja TP2D selama ini, menurut Bupati bisa dilihat hasil mereka membuat rekomendasi di banyak persoalan yang ada. masalah. Untuk mengukur kinerja OPD tidak bisa disamakan dengan mengukur kinerja OPD yang memang menjadi eksekutor.
(Arief. W)
Discussion about this post