Sukoharjo, Jateng.KabarDaerah.Com – Aliansi Elemen Sukoharjo Bersatu meminta pemenuhan hak-hak masyarakat selama PPKM Darurat dan kompensasi bagi pelaku UMKM.
Hal tersebut terungkap dalam audensi antara Aliansi Elemen Sukoharjo Bersatu dengan DPRD, Sekda beserta jajarannya di ruang Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Kamis (22/7/2021).
Iwan Suwanto koordinator aliansi menjelaskan, dalam rangka mendukung Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mencegah Covid-19, aliansi memberikan apresiasi pada pemerintah.
Namun di satu sisi, ada hal yang perlu dipahami oleh pemerintah terkait dengan dampak sosial dan ekonomi, bagi pelaku usaha.
“Kita semua tahu bahwa dampak dari pelaksanaan PPKM ini juga berimbas pada berbagai sektor. Baik ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Masyarakat bawahlah yang sangat merasakan dampaknya,” ujar Iwan.
Karena itu terkait dengan hal tersebut Aliansi Elemen Sukoharjo Bersatu memberikan pernyataan sikap. Ada empat pernyataan sikap tersebut.
- Pemenuhan hak hak masyarakat selama PPKM Darurat dan kompensasi bagi pelaku UMKM.
- Memberi kelonggaran bagi pedagang untuk bisa beraktivitas seperti biasa dengan penerapan prokes dan membuka penyekatan.
- Mengimbau para petugas PPKM untuk lebih mengedepankan segi humanisme dan meniadakan sanksi/denda.
- Memberikan informasi secara transparan terkait efektivitas anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo.
Ketua PKL Sukoharjo Joko Cahyono yang juga hadir meminta agar ada solusi bagi PKL. Selain itu dia minta agar penyekatan jalan dibuka. Sebab itu sangat menyiksa PKL.
“Kami minta solusi. Selain itu jalan-jalan yang disekat itu tolong dibuka, ini akan lebih menambah penderitaan kami utamanya PKL,” ujarnya.
Sementara Sudarsih, mewakili PKL Solo Baru dan Juru Parkir minta ada kompensasi dan subsidi bagi mereka. Sebab selama penerapan PPKM Darurat, sangat terpukul.
“Saya mohon tolonglah, bagaimana solusinya supaya bisa berjualan lagi. Tolong dilonggarkan dan lampu-lampu dijalan itu dihidupkan. Kami rakyat kecil sudah sangat menderita untuk mencari makan,” ujarnya.
Rapat sendiri dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dan Siti Zakiyatun Ni’mah, dan dihadiri Sekda Widodo, Kepala DKK, Dinsos dan Disdagkop UKM.
Terkait dengan hal itu, Sekda Sukoharjo Widodo mengatakan, untuk bantuan bantuan sosial dari pemeritnah pusat akan segera mencairkan untuk masyarakat dalam waku dekat ini. Tiga bantuan itu adalah BST, PKH dan BPMT.
“Namun memang data yang digunakan adalah data terpadu atau DTSK. Nah yan gtdiak masuk di DTSK ini akan kami sisir kalau belum dapat bantuan,” ungkap Widodo.
Kaitannya dengan anggaran, Pemkab Sukoharjo memang sangat selektif. Pihaknya tidak mau pengelolaannya nanti menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Namun yang jelas, seluruh anggaran penanganan Covid sudah disalurkan pada dinas (OPD) yang terkait. (CHARYJP86)
Discussion about this post