Kendal, Kabardaerah.com-Kendal . Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak DPRD kendal dan Pihak Eksekutif pemerintah Kabupaten Kendal yang digelar di Gedung DPRD kendal. (Senin, 5/9).
Tetapi sangat disayangkan dalam sidang tersebut tidak membahas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kian menyulitkan kehidupan Rakyat Kendal.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Tokoh Masyarakat Kendal, HR Mastur ,SH, Msi ,” Mestinya pembahasan DPRD kendal yang paling urgent yaitu tentang dampak kenaikan BBM terhadap kehidupan perekonomian rakyat Kendal yang bisa semakin menderita , intinya Wakil Rakyat harus peka atas kondisi rakyatnya, “ungkapnya. (Selasa, 6/9)
Bahkan Mastur juga meminta agar Para Wakil Rakyat turun ke pasar dan ke desa-desa agar mengetahui lebih dekat dan jelas atas permasalahan Rakyatnya.
“Wakil Rakyat harus mengawasi berapa Kuota BBM subsidi yang disalurkan ke Kendal setiap harinya, juga berapa data rakyat miskin Kendal yang bisa menerima BLT dan bagaimana mengantisipasi lonjakan harga -harga dipasaran, ini penting agar kendal kondusif dan Rakyatnya terjamin kehidupan perekonomiannya, ” imbuh Mastur.
Sebagaimana diketahui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Pimpinan DPRD kendal dan Sekda beserta para Kepala OPD Kendal sempat memanas yang membahas terkait Dugaan adanya Dualisme kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
Leletnya birokrasi dalam penataan birokrasi, termasuk pengisian jabatan kades serta keberadaan Tim percepatan pembangunan Bupati Kendal.
Karena tim Bupati tersebut belum jelas dasar hukumnya yang masih diragukan keabsahannya. Dan semua masukan pihak Legislatif diamini Sekda Kendal, Ir. H. Sugiono, MT yang mengungkapkan rasa syukurnya dengan digelarnya RDP yang dimaksudkan untuk memperbaiki segala sesuatu yang dirasa masih kurang. “Prinsipnya kami berterimakasih karena ada beberapa hal yang harus kita benahi,” ungkap Giono.
Dalam pantauan Media ini, memang paska terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kendal beberapa waktu lalu, iklim perpolitikan di Kendal cukup kondusif baik dikalangan legislatif maupun eksekutif yang secara normatif telah melakukan tupoksinya masing -masing..
Namun belakangan ini kalangan legislatif melalui RDPnya mencuatkan adanya beberapa persoalan penataan birokrasi yang terkesan Dualisme, apalagi dengan dimunculkannya Tim percepatan pembangunan Bupati Kendal yang bisa berdampak tidak baik terhadap keberadaan para OPD kendal yang secara normatif bertugas membantu melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kendal sesuai janji kampanyenya.
“Tim Bupati saat ini personalnya banyak dari Jakarta, tanpa melibatkan personal dari lokal kendal. Mestinya Bupati memahami itu agar kendal kondusif dan semakin maju, ‘pungkas Mastur. (TIM)
Discussion about this post